Pj. Bupati Tambrauw Hadiri Pelatihan Tahapan Pengadaan Tanah

Pj. Bupati Tambrauw Hadiri Pelatihan Tahapan Pengadaan Tanah

Penjabat Bupati Tambrauw menghadiri Pelatihan Tahapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada Pimpinan OPD di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw pada Senin (11/07/2022) di Aula Kantor Bupati.

Engelbertus Gabriel Kocu, S.Hut, MM selaku Penjabat Bupati Tambrauw menyampaikan bahwa, “Seluruh Pimpinan OPD harus mengikuti kegiatan ini dengan baik. Diperlukan fokus dan pemahaman dalam Tahapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan di Kabupaten Tambrauw. Kita perlu mencermati ketentuan dan aturan yang berlaku agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Selama ini kita belum memahami tahapan pengadaan tanah sehingga sering terjadi konflik terkait pembayaran tanah dan ganti rugi tanaman tumbuh. Oleh karena itu, sekarang kita bergandengan tangan dengan Tim Aprisial untuk memberikan wawasan dan bimbingan kepada kita Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw.”

Pelatihan ini tentunya menghasilkan banyak manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw dan siapapun pihak yang menggunakan tanah.

M. Zen Hayatudin, S.IP, MM sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw menambahkan yaitu, “Sebenarnya dulu pernah kita mengikuti sosialisasi terkait pengadaan tanah dan undang-undang yang berlaku. Perlu saya sampaikan bahwa pengadaan tanah tidak lagi menjadi tanggung jawab bagi bagian pertanahan sekretariat daerah Kabupaten Tambrauw. Namun sekarang akan langsung menjadi tanggung jawab bagi Pimpinan OPD yang menggunakan tanah. Kami berharap narasumber dapat memberikan wawasan dengan lengkap dan jelas agar tidak ada permasalahan yang ditimbulkan kemudian hari.”

Agustinus Tamba selaku Narasumber menambahkan bahwa, “Saya bangga dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Tambrauw. Semua kegiatan yang kita lakukan harus sesuai dengan landasan hukum. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Tahapan Pengadaan Tanah diantaranya yaitu Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyerahan Hasil. Undang-undang ini mencerminkan adanya keadilan dan kelayakan. Oleh karena itu, setiap tanah yang dipakai maka harus dibayar dan setiap tanaman tumbuh juga harus ada ganti ruginya.”

Pelatihan ini diakhiri dengan penandatanganan kerja sama (MoU) antara Tim Penilai (Aprisial) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw.

Sebelumnya Upacara dan Syukuran HUT Bhayangkara ke-76 Tahun 2022 di Kabupaten Tambrauw

Tinggalkan Komentar Anda