Penjabat Bupati Tambrauw hadiri Kunjungan Kerja Wakil Menteri Dalam Negeri bersama Anggota Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI dalam rangka Persiapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat Daya pada Senin (21/11/2022) di Aula Gedung Lambertus Jitmau, Kota Sorong.
Kunjungan Kerja ini dilakukan sebagai pemantauan persiapan pembangunan perkantoran Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Di samping itu, kunjungan kerja ini juga bertujuan untuk mempercepat persiapan pemenuhan kebutuhan pemerintahan.
George Yarangga, A.Pi, MM selaku Penjabat Walikota Sorong menyampaikan bahwa, “Selamat Datang kepada Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri bersama Anggota Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI. Lahirnya Provinsi Papua Barat Daya sebagai pelepas kerinduan sejak lama warga masyarakat Sorong Raya. Kami Pemerintah Kota Sorong selaku Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya siap mendukung penuh dalam penyiapan sarana dan prasana pembangunan.”
Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si selaku Penjabat Gubernur Papua Barat menyampaikan bahwa, “Semua punya peran, semua bekerja dalam perjuangan lahirnya Daerah Otonom Baru Provinsi Papua Barat Daya.
Komarudin Watubun, SH, MH selaku perwakilan dari Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa, “Kita berkumpul hari ini di tempat ini karena ada orang lain di hari kemarin. Dalam hidup sebagai makhluk sosial, kita hidup bersama orang lain. Kita harus belajar dan paham sejarah secara utuh. Jangan belajar memahami sejarah hanya dari ‘katanya’. Saya mengabdi 25 tahun untuk Papua dan saya sangat mencintai tanah ini. Kita perlu mengucap syukur bahwa perjuangan panjang ini sudah menemukan titik terang dengan lahirnya Daerah Otonom Baru, Provinsi Papua Barat Daya. Tetapi saya berpesan bahwa jangan jadikan kesempatan mengejar atau menduduki jabatan hanya sebagai ajang korupsi, STOP!. Tetapi tolong menggunakan jabatan sebagai amanah dalam melayani masyarakat. Pemekaran ini jangan dijadikan sebagai alat pemecah belah kesatuan dan persatuan.”
Dr Filep Wamafma, SH, M.Hum selaku menyampaikan bahwa, “Indikator Papua maju adalah orang Papua itu sendiri. Maka dari itu jangan ada anak Papua yang putus sekolah. Sektor Pendidikan dan Kesehatan menjadi poros sentral dalam pembangunan tanah Papua di masa depan.”
John Wempi Wetipo, SH, MH selaku Wakil Menteri Dalam Negeri memaparkan bahwa, “Terdapat 12 agenda utama kesiapan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Diantaranya yaitu, Peresmian Daerah dan Pelantikan Penjabat Gubernur; Pembentukan Perangkat Daerah dan Manajemen ASN; Pemyusunan PERGUB tentang R-APBD Provinsi; Pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP); Pengisian DPR RI, DPD RI, san DPR Papua, Penetapan Dapil pada Pemilu 2024; Penyerahan Aset dan Dokumen; Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); Penyiapan Sarana Prasarana Pemerintahan; Hibah; Cipta Kondisi Pasca Pengundangan; Pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur; dan Pembinaan, Pengawasan, san Evaluasi. Untuk mengawal 12 agensa utama dalam roadmap, Kementerian Dalam Negeri membentuk Satgas Pengawalan Daerah Otonom Baru selama masa transisi pasca pengundangan sampai dengan terbentuknya pemerintahan daerah di Peovinsi Papua Barat Daya.”
